Tugas analisis bisnis mengenai risiko nilai tukar mata uang dan konteks dengan kondisi perekonomi... more Tugas analisis bisnis mengenai risiko nilai tukar mata uang dan konteks dengan kondisi perekonomian di negara berkembang (not-full paper).
Pertumbuhan perkelapasawitan pada tingkatan nasional berada dalam kompleksitas peraturan perundan... more Pertumbuhan perkelapasawitan pada tingkatan nasional berada dalam kompleksitas peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang tidak harmonis. Terjadi banyak tumpang-tindih dalam berbagai regulasi terkait perkelapasawitan yang menyebabkan pengelolaan kelapa sawit di Indonesia belum optimal. Berbagai langkah terus dilakukan untuk memperbaiki tata kelola yang lebih efektif dari mata rantai usaha perkelapasawitan mulai dari hulu hingga hilir.
Harmonisasi dan unifikasi Peraturan Perundang-undangan diharapkan dapan menjadi alternatif rekomendasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk memperkuat penyelesaian permasalahan tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam perkelapasawitan di Indonesia.
Credit Authors: Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H.,M.H. Dr. Ima Mayasari, S.H.,M.H. Muhammad Yazid Ulwan, S.I.A. Syifa Amania Afra, S.I.A.
Tugas analisis bisnis mengenai risiko nilai tukar mata uang dan konteks dengan kondisi perekonomi... more Tugas analisis bisnis mengenai risiko nilai tukar mata uang dan konteks dengan kondisi perekonomian di negara berkembang (not-full paper).
Pertumbuhan perkelapasawitan pada tingkatan nasional berada dalam kompleksitas peraturan perundan... more Pertumbuhan perkelapasawitan pada tingkatan nasional berada dalam kompleksitas peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang tidak harmonis. Terjadi banyak tumpang-tindih dalam berbagai regulasi terkait perkelapasawitan yang menyebabkan pengelolaan kelapa sawit di Indonesia belum optimal. Berbagai langkah terus dilakukan untuk memperbaiki tata kelola yang lebih efektif dari mata rantai usaha perkelapasawitan mulai dari hulu hingga hilir.
Harmonisasi dan unifikasi Peraturan Perundang-undangan diharapkan dapan menjadi alternatif rekomendasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk memperkuat penyelesaian permasalahan tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam perkelapasawitan di Indonesia.
Credit Authors: Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H.,M.H. Dr. Ima Mayasari, S.H.,M.H. Muhammad Yazid Ulwan, S.I.A. Syifa Amania Afra, S.I.A.
Uploads
Papers
Drafts
Harmonisasi dan unifikasi Peraturan Perundang-undangan diharapkan dapan menjadi alternatif rekomendasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk memperkuat penyelesaian permasalahan tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam perkelapasawitan di Indonesia.
Credit Authors:
Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H.,M.H.
Dr. Ima Mayasari, S.H.,M.H.
Muhammad Yazid Ulwan, S.I.A.
Syifa Amania Afra, S.I.A.
Harmonisasi dan unifikasi Peraturan Perundang-undangan diharapkan dapan menjadi alternatif rekomendasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk memperkuat penyelesaian permasalahan tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam perkelapasawitan di Indonesia.
Credit Authors:
Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H.,M.H.
Dr. Ima Mayasari, S.H.,M.H.
Muhammad Yazid Ulwan, S.I.A.
Syifa Amania Afra, S.I.A.