Permasalahan separatisme Papua tidak bisa dilepaskan dari sejarah bergabungnya Papua ke NKRI dan ... more Permasalahan separatisme Papua tidak bisa dilepaskan dari sejarah bergabungnya Papua ke NKRI dan isu kekerasan yang dilakukan militer di Papua. Bayang-bayang tentang "kejamnya" militer Indonesia di masa lalu, membuat sebagian masyarakat Papua melakukan gerakan sparatis. Bahkan setelah lebih dari lima puluh tahun menjadi bagian Indonesia, legitimasi terhadap pemerintah Indonesia masih belum bulat. Hal ini bisa terlihat dari kasus pembunuhan terhadap pekerja pembangunan di Kabupaten Nduga, Papua beberapa waktu lalu dan tuntutan atas kemerdekaan Papua. Oleh karena itu, dalam pandangan penulis Pemerintah Pusat harus segera melakukan pendekatan-pendekatan jitu untuk mengambil hati masyarakat Papua. LIPI (2005) mengusulkan adanya pendekatan dialogis, salah satunya antara Pemerintah Pusat dengan masyarakat Papua. Namun usulan tersebut nampaknya tidak direspon baik oleh Pemerintah Pusat. Hal ini terlihat dari minimnya dialog yang dilakukan pemerintah pusat selama ini. Hanya saja tidak dapat dipungkiri jika dibandingkan dengan pendahulunya, Presiden Joko Widodo nampaknya menaruh perhatian besar terhadap Papua dan mencoba membangun sebuah "dialog pembangunan" terhadap masyarakat Papua. Walaupun pendekatan ini ternyata juga masih mendapatkan penolakan oleh sebagian masyarakat Papua. Lantas apa yang kurang? Dalam kacamata penulis, pemerintah perlu menggandeng gereja dan lembaga adat, sebagai mitra strategis perdamaian. Selama ini nampaknya pemerintah tidak melihat dua aktor paling dekat dengan masyarakat tersebut. Padahal gereja dan lembaga adat adalah salah satu aktor penting yang tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik di Papua (Kabarpapua.co, 16 Juni 2016; Shergi, 2013). Kehadiran gereja dan lembaga adat yang lebih intens di Papua, menjadikan kedua aktor tersebut terlegitimasi oleh masyarakat. Tidak hanya itu, Gubernur Papua sebagai kepala suku besar mempunyai peran strategis menuju kedamaian di tanah Papua. Mari membangun papua dengan penuh kasih.
Tulisan ini hadir sebagai upaya melaksanakan kewajiban penulis sebagai 'warga negara' untuk berpa... more Tulisan ini hadir sebagai upaya melaksanakan kewajiban penulis sebagai 'warga negara' untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Tujuan tulisan ini yaitu refleksi pemerintahan Kabupaten Kebumen yang tidak lama lagi memperingati hari jadinya ke 390. Sebagai kabupaten yang cukup 'berumur', Kebumen masih mempunyai banyak pekerjaan rumah. Setidaknya penulis menyoroti tiga hal: kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pemerintahan. Hingga tahun 2018, Kebumen masih menjadi kabupaten termiskin kedua di Jawa Tengah dengan tingkat kemiskinan mencapai 17,47%. Jumlah ini masih terpaut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan provinsi (11,32%) dan nasional (9,66%). Tingginya tingkat kemiskinan ini erat kaitannya dengan tingkat pengangguran Kebumen yang masih cukup tinggi, yaitu 5,52% dari total angkatan kerja. Hal ini bisa terjadi sebagai dampak belum adanya keterpaduan program penanganan pengangguran dan program kemiskinan. Pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Kebumen juga masih sangat loyo. Bahkan pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen turun menjadi 4,87% atau melemah 1,31% dari capaian tahun 2015. Walaupun demikian, dengan berbagai upaya pemerintah akhirnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,9% atau menjadi 5,87%. Tentu usaha ini patut kita apresiasi, walaupun pada kenyataannya kondisi tersebut masih di bawah target pertumbuhan ekonomi RPJMD 2016-2021 yang berjumlah 5,89% serta masih terpaut lebih rendah 0,49% dengan pertumbuhan ekonomi provinsi. Pada sektor pemerintahan, hasil analisis LKjIP Kabupaten Kebumen tahun 2018 menunjukkan: dari 26 IKU daerah Kabupaten Kebumen terdapat 21 IKU daerah yang sudah tercapai dan 5 IKU daerah yang optimis akan tercapai. Masyarakat harus paham: Indikator Kinerja Utama atau IKU merupakan indikator paling penting yang menentukan berjalan atau tidaknya pemerintahan. Indikator kinerja yang dipilih yaitu indikator kinerja yang bersifat khusus atau spesifik, serta terukur dan realistis. Mengingat IKU daerah juga merupakan IKU kepala daerah (bupati), maka harus 'dikawal' oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap pemerintah dan dalam rangka akuntabilitas sosial. Pencapaian 21 dari 26 IKU daerah tentu harus diapresiasi, namun juga harus tetap dikritisi. Pertama, secara teknokratis kita patut bertanya apakah tingkatan IKU daerah tersebut sudah tepat menjadi IKU daerah atau masih perlu ditingkatkan? Tentu 1 Pemuda Desa Maduretno yang kini aktif sebagai asisten peniliti di Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK) Fisipol UGM
Permasalahan separatisme Papua tidak bisa dilepaskan dari sejarah bergabungnya Papua ke NKRI dan ... more Permasalahan separatisme Papua tidak bisa dilepaskan dari sejarah bergabungnya Papua ke NKRI dan isu kekerasan yang dilakukan militer di Papua. Bayang-bayang tentang "kejamnya" militer Indonesia di masa lalu, membuat sebagian masyarakat Papua melakukan gerakan sparatis. Bahkan setelah lebih dari lima puluh tahun menjadi bagian Indonesia, legitimasi terhadap pemerintah Indonesia masih belum bulat. Hal ini bisa terlihat dari kasus pembunuhan terhadap pekerja pembangunan di Kabupaten Nduga, Papua beberapa waktu lalu dan tuntutan atas kemerdekaan Papua. Oleh karena itu, dalam pandangan penulis Pemerintah Pusat harus segera melakukan pendekatan-pendekatan jitu untuk mengambil hati masyarakat Papua. LIPI (2005) mengusulkan adanya pendekatan dialogis, salah satunya antara Pemerintah Pusat dengan masyarakat Papua. Namun usulan tersebut nampaknya tidak direspon baik oleh Pemerintah Pusat. Hal ini terlihat dari minimnya dialog yang dilakukan pemerintah pusat selama ini. Hanya saja tidak dapat dipungkiri jika dibandingkan dengan pendahulunya, Presiden Joko Widodo nampaknya menaruh perhatian besar terhadap Papua dan mencoba membangun sebuah "dialog pembangunan" terhadap masyarakat Papua. Walaupun pendekatan ini ternyata juga masih mendapatkan penolakan oleh sebagian masyarakat Papua. Lantas apa yang kurang? Dalam kacamata penulis, pemerintah perlu menggandeng gereja dan lembaga adat, sebagai mitra strategis perdamaian. Selama ini nampaknya pemerintah tidak melihat dua aktor paling dekat dengan masyarakat tersebut. Padahal gereja dan lembaga adat adalah salah satu aktor penting yang tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik di Papua (Kabarpapua.co, 16 Juni 2016; Shergi, 2013). Kehadiran gereja dan lembaga adat yang lebih intens di Papua, menjadikan kedua aktor tersebut terlegitimasi oleh masyarakat. Tidak hanya itu, Gubernur Papua sebagai kepala suku besar mempunyai peran strategis menuju kedamaian di tanah Papua. Mari membangun papua dengan penuh kasih.
Tulisan ini hadir sebagai upaya melaksanakan kewajiban penulis sebagai 'warga negara' untuk berpa... more Tulisan ini hadir sebagai upaya melaksanakan kewajiban penulis sebagai 'warga negara' untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Tujuan tulisan ini yaitu refleksi pemerintahan Kabupaten Kebumen yang tidak lama lagi memperingati hari jadinya ke 390. Sebagai kabupaten yang cukup 'berumur', Kebumen masih mempunyai banyak pekerjaan rumah. Setidaknya penulis menyoroti tiga hal: kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pemerintahan. Hingga tahun 2018, Kebumen masih menjadi kabupaten termiskin kedua di Jawa Tengah dengan tingkat kemiskinan mencapai 17,47%. Jumlah ini masih terpaut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan provinsi (11,32%) dan nasional (9,66%). Tingginya tingkat kemiskinan ini erat kaitannya dengan tingkat pengangguran Kebumen yang masih cukup tinggi, yaitu 5,52% dari total angkatan kerja. Hal ini bisa terjadi sebagai dampak belum adanya keterpaduan program penanganan pengangguran dan program kemiskinan. Pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Kebumen juga masih sangat loyo. Bahkan pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen turun menjadi 4,87% atau melemah 1,31% dari capaian tahun 2015. Walaupun demikian, dengan berbagai upaya pemerintah akhirnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,9% atau menjadi 5,87%. Tentu usaha ini patut kita apresiasi, walaupun pada kenyataannya kondisi tersebut masih di bawah target pertumbuhan ekonomi RPJMD 2016-2021 yang berjumlah 5,89% serta masih terpaut lebih rendah 0,49% dengan pertumbuhan ekonomi provinsi. Pada sektor pemerintahan, hasil analisis LKjIP Kabupaten Kebumen tahun 2018 menunjukkan: dari 26 IKU daerah Kabupaten Kebumen terdapat 21 IKU daerah yang sudah tercapai dan 5 IKU daerah yang optimis akan tercapai. Masyarakat harus paham: Indikator Kinerja Utama atau IKU merupakan indikator paling penting yang menentukan berjalan atau tidaknya pemerintahan. Indikator kinerja yang dipilih yaitu indikator kinerja yang bersifat khusus atau spesifik, serta terukur dan realistis. Mengingat IKU daerah juga merupakan IKU kepala daerah (bupati), maka harus 'dikawal' oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap pemerintah dan dalam rangka akuntabilitas sosial. Pencapaian 21 dari 26 IKU daerah tentu harus diapresiasi, namun juga harus tetap dikritisi. Pertama, secara teknokratis kita patut bertanya apakah tingkatan IKU daerah tersebut sudah tepat menjadi IKU daerah atau masih perlu ditingkatkan? Tentu 1 Pemuda Desa Maduretno yang kini aktif sebagai asisten peniliti di Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK) Fisipol UGM
Uploads
Papers