Sejak tahun 2001 Indonesia menganut faham desentralisasi dimana Pemerintah Pusat memberikan sebag... more Sejak tahun 2001 Indonesia menganut faham desentralisasi dimana Pemerintah Pusat memberikan sebagian kewenangannya kepada daerah salah satunya adalah pembentukan Perda. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan Pemerintah Daerah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pemnmbangunan. Fungsi legislasi DPRD Kabupaten Majalengka telah diatur dalam Pasal 41 UU No.32 Tahun 2004, Pasal 149 ayat (1) huruf a UU No.17 Tahun 2004 tentang MD3. Namun fungsi tersebut tidak bisa dilaksanakan secara optimal. Berkaitan dengan itu, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi fungsi DPRD dan apa saja faktor penyebabnya. Kerangka pikir dalam membahas permasalahan ini adalah mengguakan teori desentralisasi dan otonomi daerah, teori-teori, asas-asas umum pemerintahan yang baik dan teori kewenangan serta fungsi legislasi.Kata kunci : Fungsi Legislasi, DPRD, asas pemerintahan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengembalikan ... more Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengembalikan posisi/kedudukan Ketetapan MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan dari Ketetapan MPR telah dihapuskan dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Hal ini memunculkan pertanyaan dan permasalahan baru dengan adanya Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (doktriner) atau penelitian hukum kepusatakaan, karena yang dilakukan adalah meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder belaka untuk mengetahui dan mengkaji perihal konstitutionalitas ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa Ketetapan MPR merupakan salah satu dari je...
A marriage is generally legalized in some countries for couples consisting of one male and one fe... more A marriage is generally legalized in some countries for couples consisting of one male and one female. But similar marriage is a different matter. This type of marriage is often done between men and women and women. This marriage is considered as the right of the individual to shape his own life, so that anyone cannot forbid it, so does the existentialism flow which states that every individual is given the greatest freedom. Of course, this freedom makes an individual do things he thinks are right because it is from his own right as an individual. In HAM also states that the right to freedom of association contains elements of the right to freedom and social rights and freedom of religion shows the distinctive personal and collective rights, but if we examine it more deeply it is clear that freedom in question is freedom that has boundaries that must be met as well ; does it violate decency, religion, or the integrity of the nation? The purpose of this study is to find out same-sex marriage in the existentialism flow and to know the human rights perspective in criticizing same-sex marriage. This study uses a normative juridical approach and the nature of this research is descriptive analytical.
Tahap perencanaan merupakan tahap pertama yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembentukan peratu... more Tahap perencanaan merupakan tahap pertama yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembentukan peraturan daerah yang baik. Salah satu kegiatan perencanaan pembentukan peraturan daerah adalah penyusunan naskah akademik. Melalui kajian dan penyusunan naskah akademik diharapkan peraturan daerah yang dibentuk dapat memenuhi pencapaian tujuan pembentukan, dapat dilaksanakan dan ditegakan. Namun dalam pembentukan Pearaturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka tidak disertai naskah akademik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembentukan peraturan daerah dan faktor-faktor yang menyebabkan tidak adanya naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Majalengka. Berbagai teori yang dipakai untuk mengkaji penelitian ini adalah teori negara hukum, teori hukum murni, teori otonomi daerah, teori pembagian kekuasaan, teori legislasi, teori...
Sejak tahun 2001 Indonesia menganut faham desentralisasi dimana Pemerintah Pusat memberikan sebag... more Sejak tahun 2001 Indonesia menganut faham desentralisasi dimana Pemerintah Pusat memberikan sebagian kewenangannya kepada daerah salah satunya adalah pembentukan Perda. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan Pemerintah Daerah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pemnmbangunan. Fungsi legislasi DPRD Kabupaten Majalengka telah diatur dalam Pasal 41 UU No.32 Tahun 2004, Pasal 149 ayat (1) huruf a UU No.17 Tahun 2004 tentang MD3. Namun fungsi tersebut tidak bisa dilaksanakan secara optimal. Berkaitan dengan itu, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi fungsi DPRD dan apa saja faktor penyebabnya. Kerangka pikir dalam membahas permasalahan ini adalah mengguakan teori desentralisasi dan otonomi daerah, teori-teori, asas-asas umum pemerintahan yang baik dan teori kewenangan serta fungsi legislasi.Kata kunci : Fungsi Legislasi, DPRD, asas pemerintahan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengembalikan ... more Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengembalikan posisi/kedudukan Ketetapan MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan dari Ketetapan MPR telah dihapuskan dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Hal ini memunculkan pertanyaan dan permasalahan baru dengan adanya Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (doktriner) atau penelitian hukum kepusatakaan, karena yang dilakukan adalah meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder belaka untuk mengetahui dan mengkaji perihal konstitutionalitas ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa Ketetapan MPR merupakan salah satu dari je...
A marriage is generally legalized in some countries for couples consisting of one male and one fe... more A marriage is generally legalized in some countries for couples consisting of one male and one female. But similar marriage is a different matter. This type of marriage is often done between men and women and women. This marriage is considered as the right of the individual to shape his own life, so that anyone cannot forbid it, so does the existentialism flow which states that every individual is given the greatest freedom. Of course, this freedom makes an individual do things he thinks are right because it is from his own right as an individual. In HAM also states that the right to freedom of association contains elements of the right to freedom and social rights and freedom of religion shows the distinctive personal and collective rights, but if we examine it more deeply it is clear that freedom in question is freedom that has boundaries that must be met as well ; does it violate decency, religion, or the integrity of the nation? The purpose of this study is to find out same-sex marriage in the existentialism flow and to know the human rights perspective in criticizing same-sex marriage. This study uses a normative juridical approach and the nature of this research is descriptive analytical.
Tahap perencanaan merupakan tahap pertama yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembentukan peratu... more Tahap perencanaan merupakan tahap pertama yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembentukan peraturan daerah yang baik. Salah satu kegiatan perencanaan pembentukan peraturan daerah adalah penyusunan naskah akademik. Melalui kajian dan penyusunan naskah akademik diharapkan peraturan daerah yang dibentuk dapat memenuhi pencapaian tujuan pembentukan, dapat dilaksanakan dan ditegakan. Namun dalam pembentukan Pearaturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka tidak disertai naskah akademik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembentukan peraturan daerah dan faktor-faktor yang menyebabkan tidak adanya naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Majalengka. Berbagai teori yang dipakai untuk mengkaji penelitian ini adalah teori negara hukum, teori hukum murni, teori otonomi daerah, teori pembagian kekuasaan, teori legislasi, teori...
Uploads
Papers