Konstitusi Belanda

Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda (bahasa Belanda: Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden) adalah salah satu dari dua dokumen dasar yang mengatur Kerajaan Belanda serta hukum dasar wilayah Eropa dari Kerajaan Belanda. Umumnya dianggap berasal langsung dari undang-undang yang dikeluarkan pada tahun 1815, yang merupakan monarki konstitusional. Konstitusi Belanda adalah konstitusi tertua ketiga yang masih digunakan di seluruh dunia. Perubahan pada tahun 1848 melembagakan sistem demokrasi parlementer. Pada tahun 1983, perubahan besar-besaran terbaru terhadap Konstitusi Belanda dilakukan, hampir seluruhnya menulis ulang teks dan menambahkan hak-hak sipil baru.

Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda
Rancangan UUD 1814 yang disetujui
Ikhtisar
Judul asli	Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815
Yurisdiksi	Belanda
Ratifikasi	24 Agustus 1815
Tanggal berlaku	24 Agustus 1815
Sistem	Monarki konstitusional
Struktur pemerintahan
Cabang	3 (legislatif, eksekutif, dan yudikatif)
Lembaga legislatif	2 (Senat dan (Dewan Perwakilan Rakyat)
Lembaga eksekutif	Dewan Menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Federalisme	Kesatuan
Kolese elektoral	Tidak
Amendemen terakhir	22 Februari 2023
Menggantikan	Grondwet van den Staat der Verëenigde Nederlanden (1814)
Naskah lengkap
Constitution of the Netherlands di Wikisource

Teksnya sederhana, tanpa doktrin hukum atau politik, dan memuat undang-undang hak asasi manusia. Undang-undang ini melarang lembaga peradilan untuk menguji undang-undang dan perjanjian yang bertentangan dengan konstitusi, karena hal ini dianggap sebagai hak prerogatif badan legislatif. Tidak ada mahkamah konstitusi di Belanda.

Kerajaan Belanda juga mencakup Aruba, Curaçao, dan Sint Maarten: terdapat instrumen menyeluruh dari seluruh kerajaan yang memiliki karakteristik konstitusi: Statuta Kerajaan Belanda. Sint Maarten adalah satu-satunya negara di kerajaan Belanda yang memiliki mahkamah konstitusi sendiri untuk mengatur badan legislatif Sint Maarten.

Isi Konstitusi Belanda

Undang-Undang Dasar Belanda berisi bab-bab berikut:

• Ketentuan umum (Algemene bepaling)
• Bab 1 - Hak-hak Dasar (Pasal 1 s.d 23)
• Bab 2 - Pemerintahan (Pasal 24 s.d 49)
  • § 1 - Raja (Pasal 24 s.d 41)
  • § 2 - Raja dan menteri (Pasal 42 s.d 49)
• Bab 3 - Dewan Negara (Pasal 50 s.d 72)
  • § 1 - Desain dan komposisi (Pasal 50 s.d 64)
  • § 2 - Metode (Pasal 65 s.d 72)
• Bab 4 - Dewan Negara, Pengadilan Audit, Ombudsman Nasional, dan Dewan Penasihat Tetap (Pasal 73 s.d 80)
• Bab 5 - Perundang-undangan dan Administrasi (Pasal 81 s.d 111)
  • § 1 - Undang-undang dan peraturan lainnya (Pasal 81 s.d 89)
  • § 2 - Ketentuan lain (Pasal 90 s.d 111)
• Bab 6 - Peradilan (Pasal 112 s.d 122)
• Bab 7 - Provinsi, munisipalitas, badan publik Karibia, dewan air, dan badan publik lainnya (Pasal 123 s.d 136)
• Bab 8 - Amandemen Konstitusi (Pasal 137 s.d 142)
• Pasal tambahan
  • Pasal I s.d VIII, X s.d XVIII, dan XX s.d XXX dihapus
  • Pasal IX s.d tambahan pasal 16
  • Pasal XIX s.d tambahan pasal 81, 123, 124, 127, 128, 130

Ajaran umum

Artikel utama: Wet Algemene Bepalingen

Meskipun konstitusi sendiri merupakan badan utama hukum ketatanegaraan di Belanda, konstitusi bukanlah satu-satunya undang-undang yang memuat kodifikasi konstitusi. Sejumlah sila umum dituangkan dalam suatu undang-undang tersendiri yang dikenal dengan nama Undang-undang Sila Umum (Wet Algemene Bepalingen). Prinsip-prinsip ini mencakup berbagai topik mulai dari penerapan berbagai jenis undang-undang pada individu atau wilayah, hingga peraturan yang mewajibkan hakim harus mengadili semua kasus yang diajukan ke hadapan mereka.

Lihat pula

• Konstitusionalisme
• Asas legalitas dalam hukum pidana Prancis
• Aturan menurut hukum yang lebih tinggi